KATADIA MAKASSAR || Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Dr. H. Mahyuddin, S.STP., M.AP, didampingi Sekretaris Disperkim Nurhidayat Sukardin, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Gammara Makassar, Sabtu (25/7/2026), dan menjadi forum untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
FGD dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Forum tersebut membahas pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada hasil. Kebijakan anggaran diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program perlu diarahkan pada pencapaian target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Disperkim Makassar, pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program di sektor perumahan dan kawasan permukiman berjalan efektif serta sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
Partisipasi Kepala Disperkim bersama Sekretaris Disperkim dalam FGD tersebut sekaligus memperkuat koordinasi perangkat daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
Pengelolaan anggaran yang tepat diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pelaksanaan program perumahan dan penataan kawasan permukiman yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui forum tersebut, Disperkim Makassar turut mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memastikan program prioritas daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.