Azwar Rasmin Desak Pemkot Makassar, Jangan Biarkan Kemiskinan dan Pengangguran Berlarut

KATADIA MAKASSAR || Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menyoroti capaian penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Makassar yang dinilai masih berjalan lambat.

Hal itu disampaikannya saat rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah di ruang rapat lantai 2 Kantor DPRD Makassar pada Rabu 29/04

Azwar menilai, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp470 miliar hingga Rp500 miliar menjadi indikator belum maksimalnya penyerapan anggaran pemerintah kota. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“SiLPA besar seperti ini seharusnya tidak terus terulang setiap tahun. Anggaran yang tidak terserap maksimal tentu berimbas ke masyarakat, termasuk lambatnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujar Azwar.

Menurut legislator Fraksi PKS itu, anggaran daerah seharusnya digunakan secara optimal untuk mendorong program pembangunan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia juga menyinggung data tingkat pengangguran di Makassar yang menurutnya hanya turun sangat tipis pada 2025 dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau saya lihat indikator pengangguran, penurunannya hanya sekitar 0,1 persen. Ini tentu belum signifikan. Harusnya dengan anggaran sebesar itu, dampaknya bisa jauh lebih terasa,” katanya.

Azwar menegaskan, Kota Makassar sebagai kota besar harus memiliki strategi serius dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), OPD teknis, dan Wali Kota Makassar, untuk lebih fokus menjalankan program yang tepat sasaran.

“Makassar ini kota besar. Jangan sampai warga Makassar justru lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibanding pendatang yang datang mencari kerja di kota ini,” tegasnya.

Ia berharap ke depan pemerintah kota menetapkan target yang lebih ambisius dan terukur, baik dalam menurunkan angka kemiskinan maupun pengangguran, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.